peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi

Peran Pemerintah Sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam kegiatan ekonomi pemerintah berperan penting yaitu mengatur arus atau jalur eknomi dan mengatur ketentuan-ketentuan serta kebijakan dalam pelaksanaan ekonomi

Diantara peran pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dibidang ekonomi, diantaranya:

A. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijaksanaan ini bertujuan menjaga kestabilan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Cara yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung :

• Kebijakan moneter langsung berarti pemerintah secara langsung ikut campur dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Atau bisa juga dilakukan dengan moral suation (persuasif)/direct action sebuah tindakan langsung dari bank sentral dengan cara memberikan imbauan, ajakan, peringatan dan teguran kepada bank umum agar mau mentaati dan melaksanakan segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
• Kebijakan moneter tidak langsung yang dilakukan pemerintah yaitu denbgan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit (cek).

Kebijakan moneter terdiri dari:

1.      Kebijakan Diskonto

Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan/jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan dan menurunkan suku bunga Bank Indonesia.

2.      Politik Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat. untuk menurunkan jumlah uang yang beredar pemerintah akan menjual surat berharga, sebaliknya untuk menambah jumlah uang yang beredar pemerintah akan membeli surat berharga.

3.      Kebijakan Cadangan Kas (Cash Ratio)

Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah-ubah cadangan minimum Bank Indonesia.

4.      Kebijakan Kredit

Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara pemberian kredit secara selektif. Langkah ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi.

B. Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Kebijakan fiskal menyangkut aspek kuantitatif dan kualitatif.

1. Aspek kuatitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan/ditarik dan dana yang harus dibelanjakan.

2. Aspek kualitatif, yaitu menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi.

Penyusunan APBN digunakan sebagai penentu kebijakan fiskal suatu negara, sebagai alat untuk memengaruhi peningkatan pendapatan nasional.

beberapa contoh dari kebijakan fiskal 

- penyusunan RAPBN

- perpajakan nasional 

- efisiensi anggaran belanja 

- pemberian subsidi pemerintah.

Peran Pemerintah Sebagai Konsumen

Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

Seperti pelaku ekonomi lainnya pemerintah pun melakukan kegiatan konsumsi.  Dalam hal ini kegiatan konsumsi pemerintah dilakukan untuk menjalankan roda pemerintahan karena dalam kegiatan administrasinya pemerintah menbutuhkan sarana dan prasana, seperti kertas, komputer, tenaga ahli, dan kendaraan. Gaji pegawai dan kegiatan rutin pemerintah yang paling besar dan tetap.

Dari uraian di atas dapat dirangkum beberapa kegiatan contoh konsumsi yang dilakukan pemerintah, diantaranya:

1. menggunakan kertas untuk kegiatan administrasi.

2. menggunakan tenaga ahli untuk menetapkan dan menjalankan kebijakannya, serta

3. memanfaatkan energi listrik untuk penerangan dan menjalankan komputer.

Tentu saja konsumsi atau pengeluaran pemerintah tidak hanya sebatas apa yang kita sebutkan di atas, tapi masih banyak konsumsi atau pengeluaran yang harus dibelanjakan oleh pemerintah, terutama yang penting juga untuk kita ketahui seperti: membeli peralatan untuk keperluan pendidikan; membeli peralatan untuk kesehatan; dan membeli senjata dan peralatan untuk keperluan pertahanan dan pemerintah.

Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh dilakukan secara sembarangan namun semuanya sudah diatur dan ditentukan secara jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi  pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.

Peran Pemerintah Sebagai Produsen

Pemerintah sebagai produsen, memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan-badan usaha milik negara. Contoh produksi pesawat terbang yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia, produksi pupuk Petrokimia di Gresik, industri semen di Cibinong, Bogor, dan Gresik.

Peranan Pemerintah sebagai Produsen/Investor

1.       Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak.

2.      Pemerintah bertindak sebagai investor, artinya penanam modal baik seluruhnya atau sebagian pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia.